DILEMA PEMBUATAN SURAT TANDA REGRISTRASI PERAWAT

Published at:

DILEMA PEMBUATAN SURAT TANDA REGRISTRASI PERAWAT

oleh Ns. Sarti Oktarina Purba, SKep

Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) saat ini menjadi kewajiban dari setiap perawat, baik perawat yang baru lulus pendidikan maupun perawat yang sudah bekerja. STR merupakan surat izin untuk menjalankan / melakukan praktik keperawatan. Tetapi dalam pembuatan STR ini masih banyak ditemui hambatan/ kendala serta belum terlihat manfaat STR dalam praktik klinik sehari-hari. Keadaan ini menjadi dilematis bagi perawat untuk pembuatan STR.

Pada saat ini STR merupakan salah satu persyaratan perawat untuk melamar pekerjaan di hampir semua rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia. Bagi perawat yang baru lulus akan sangat kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengurusan STR sebab beberapa kelengkapan persyaratan seperti pembuatan surat pernyataan mengucapkan sumpah/janji profesi harus diurus kembali pada institusi pendidikan. Apabila lulusan perawat tersebut berasal dari daerah lain, maka diperlukan waktu untuk pengurusan surat pernyataan mengucapkan sumpah/janji profesi tersebut. Pengurusan yang bertele – tele akan menghambat proses melamar pekerjaan; sehingga dapat menyebabkan perawat menganggur. Dalam beberapa kasus yang ditemui, perawat pada akhirnya beralih profesi

Dalam beberapa diskusi dengan teman – teman perawat yang sudah bekerja umumnya mereka juga mengeluh hal yang sama; bahwa persyaratan pengurusan STR sulit; dimana untuk pengurusan kelengkapan persyaratan saja perlu banyak waktu dan tenaga serta biaya yang tinggi. Sementara perawat wajib memiliki STR untuk menjalankan praktek keperawatan. Pengurusan STR secara on line juga merupakan kesulitan tersendiri bagi sebagian perawat yang masih belum menguasai pendaftaran on line.

Pada pengurusan her registrasi yang mewajibkan setiap perawat harus memenuhi 25 Satuan Kredit Profesi (SKP) juga menjadi kesulitan. Ini artinya bahwa dalam satu tahun setiap perawat minimal harus mengikuti dua (2) kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya dengan masing – masing kegiatan mempunyai bobot 2 SKP dengan asumsi bahwa menjalankan praktek keperawatan selama satu (1) tahun mempunyai bobot 1 SKP. Pelaksanaan perencanaan pengembangan tenaga perawat baik dari dari Bidang Sumber Daya Manusia atau Bidang Perawatan masih belum optimal mengingat biaya pengembangan yang sangat besar karena perawat merupakan tenaga yang paling banyak di Rumah Sakit. Biaya pengembangan tenaga perawat umumnya dibatasi sehingga dapat mengakibatkan kemungkinan pencapaian kecukupan SKP bagi setiap perawat akan sangat kecil. Artinya apabila perawat ingin mencapai kecukupan SKP, perawat tersebut harus mempunyai inisiatif mengembangkan diri sendiri dengan biaya sendiri.. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan kompetensi perawat heterogen dan ada kemungkinan sebagian perawat belum tentu mengembangkan diri. Masalah lain yang mungkin timbul adalah pemenuhan kecukupan SKP belum tentu sesuai kewenangan klinis perawat; perawat hanya mengejar SKP, sehingga perawat beramai-ramai mengikuti seminar/workshop hanya untuk memperoleh sertifikat untuk mencapai 25 SKP. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan bahwa penyelenggara pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah yang diikuti belum tentu sesuai dengan harapan.

Ada juga perawat mengatakan belum melihat signifikansi dari manfaat STR pada praktek keperawatan di klinik berkaitan dengan penerapan jenjang karier perawat

Kewajiban memiliki STR juga masih belum sejalan dengan peraturan yang ada; menurut pasal 1 dan pasal 18 UU Keperawatan bahwa yang berwenang mengeluarkan STR adalah Konsil Keperawatan, sementara sampai dengan saat ini belum ada konsil keperawatan sehingga memperlihatkan peraturan yang unfair; disatu sisi tenaga perawat diwajibkan memiliki STR, tetapi disisi lain perangkatnya belum ada sehingga kompetensi yang ada belum sesuai harapan UU.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik, dan moral tinggi (Undang – Undang Keperawatan No : 38 tahun 2014).

STR merupakan salah satu barrier yang digariskan oleh pemerintah untuk menjamin penyelenggaran pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UU. STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi; yang tercatat secara resmi yang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu lainnya yang diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan / atau pekerjaan keprofesiannya. Dengan kata lain bahwa negara menjamin secara hukum tenaga kesehatan yang telah menjalankan praktik keprofesiannya; sehingga setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dan / atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah. Izin dari Pemerintah ini berupa STR.

STR ini telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan No : 38 tahun 2014

STR seperti yang diamanatkan UU Keperawatan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan yang ada. Ketentuan registrasi menurut pasal 18 UU Keperawatan dapat diterapkan kepada lulusan pendidikan tinggi keperawatan mulai tahun 2013 sedangkan persyaratan pengurusan STR perawat lulusan pendidikan keperawatan sebelum tahun 2013 untuk “memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi” dapat dikeluarkan oleh Komite Keperawatan dari RS tempat perawat bekerja dan pengurusan ini dapat dilakukan secara kolektif melalui RS atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana perawat melakukan pekerjaan/ praktiknya atau melalui PPNI Komisariat (tempat perawat bekerja).

Melihat kedudukan Konsil Keperawatan dalam UU Keperawatan sangat strategi yaitu mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan (pasal 18, pasal 49 dan pasal 50), maka sudah seharusnya PPNI sebagai organisasi profesi segera menginisiasi terbentuknya konsil keperawatan.

Sesuai pasal 63 bahwa Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Keperawatan diundangkan dan dan pasal 65 peraturan pelaksanaan dari UU Keperawatan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka PPNI perlu mendorong penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmadi,(2008). Konsep Dasar Keperawatan: Buku kedokteran EGC, Jakarta

Per Men Kes RI No 46 TAHUN 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Undang Undang No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan